Setidaknya ada empat penyakit kronis bangsa Indonesia yang membuat bangsa ini tak mampu beranjak maju. Pertama, mudah lupa. Banyak peristiwa dan kejadian besar yang telah dilalui banagsa ini, seperti reformasi politik yang memakan biaya politik dan manusiawi sangat mahal untuk menumbangkan segala bentuk tatanan feodal, paternalistik, dan korup. Baru saja reformasi politik ditegakkan, kini elemen-elemen politik penting itu tidak lagi memiliki konsistensi menjaga semangat reformis yang dicetuskan di tahun 1998. Aktivis yang dahulu memiliki semangat membara kini tidak lagi konsisten untuk mewujudkan Indonesia baru seperti yang semula diserukan, mereka kini masuk dalam pusaran arus kekuasaan yang dahulu dikritik habis-habisan olehnya. Tindakan mereka sepertinya menyetujui teori sirkulasi elit. Kini mereka menjadi pemain yang takkalah beringas dan galakknya. Kedua, bangsa pedagang. Karakteristik bangsa pedagang adalah lebih banyak berpikir untuk mencari untung sendiri, dan tidak memikirkan kepentingan orang lain, dalam hal ini kepentingan bangsa secara keseluruhan. Tengok saja kelakuan bangsa kita yang sudah amat senang mendapat posisi sebagai komprador, makelar, dari para cukong atau pemodal asing. Sepanjang kita untung banyak, maka sudah cukup, tak peduli apakah tindakan kita akan berbuah krisis ekologi, hilangnya bukti sejarah, terancamnya keamanan bangsa, dsb. Yang penting saya untung. Ketiga, bangsa yang memiliki kompleks rasa rendah diri. Ekspresi prilaku bangsa yang terserang penyakit rendah diri adalah hilangnya kemandirian bersikap, mendahulukan rasa aman, menjilat kuasa orang yang berkuasa, selalu mengambil posisi aman, dll. Keempat, tak bisa menghargai karya anak bangsa. Berbagai ekspresi penyakit ini misalnya bangsa kita lebih suka membeli produk asing (bangsa lain) dengan harga lebih murah ketimbang menggunakan produk sendiri dengan harga yang lebih mahal. Dalam konteks semacam ini nasionalisme atas karya cipta anak bangsa terpinggirkan. Lebih baik kita mengimpor beras dari negara tetangga dari pada membeli beras dari petani lokal yang harganya lebih mahal. Dengan karakteristik bangsa seperti ini, maka kita tak pernah bisa serius berkomitmen memfasilitasi, mencarikan solusi bagi karya anak bangsa agar mengglobal atau diakui bangsa lain.
Berbagai penyakit akut di atas terus akan dipelihara oleh pemerintah baik eksekutif, yudikatif, legislatif dan sebagian besar pemilik modal di Indonesia karena penyakit itu memang menguntungkan bagi keadaaan dan posisi mereka. Kemungkinan perubahan karakter bangsa ini sangat kecil, hal ini telah terbukti melalui perjalanan panjang sejarah yang telah kita lalui. Berbagai peristiwa besar telah memfasilitasi bangsa ini agar menjadi bangsa yang sadar, dan berintegritas namun kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Reformasi politik dan krisis ekonomi 1998 tidak membuat bangsa ini berjuang secepatnya untuk mengganti sistem politik korup menjadi terbuka, akuntabel, transparan, dan berkeadilan sosial, untuk menyongsong era baru. Reformasi politik kini bergulir setengah hati, bahkan lembaga penting yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja produk reformasi terus menerus dipreteli kewenangannya, bahkan jika bisa dilumatkan, hal ini sebagaimana nampak pada drama politik KPK yang ada didepan matakita. Bencana Sunami di Aceh, gempa bumi di Yoga juga lolos begitu saja tanpa membuahkan pengalaman belajar kelembagaan yang bermanfaat untuk pengelolaan maasalah bencana-bencana alam yang datang setelahnya. Salah satu contohnya adalah kegagalan pemerintah menangani bencana Mentawai, Padang, dan masalah erupsi Merapi. Coba sampai kini pemerintah masih belum menemukan pola menejemen pengelolaan bencana yang efektif, hal ini terlihat dari model birokrasi sakit yang dipaksa untuk merespon masalah bencana, akibatnya rakyat makin sengsara karena mereka hasus memikirkaan sendiri bagaimana menjalaankan hidup pasca bencana. Ternak mereka terpaksa dijual murah, lapangan pekerjaan hilang, pendidikan anak hancur berantakan, sumber dan akses sosial ekonomi mereka hilang.
Secercah harapan bangsa ini ada pada kehidupan civil society yang kritis, inovatif, independen, dan revolusioner sebagaimana yang terekam sepanjang waktu dalam silih berganti peristiwa sosial, budaya, politik, alam, dll. Ketika pemerintah gemar menjual aset nasional kepada pemodal asing, rajin mengimpor ketimbang mengembangkan pasar nasional domestik, dan mengapresiasi karya anak bangsa kita dikejutkan pada prestasi putera-puteri (pelajar) bangsa di negara asing yang membanggakan rakyat Indonesia, mereka berhasil mendapat berbagai penghargaan prestisius yang disimbolkan dalam berbagai bentuk penghargaan, mulai dari medali, permintaan terhadap produk barang dan jasa produk anaak bangsa, inventor dalam berbagai macam bidang produk yang penting bagi kemanusiaan.
Ketika pemerintah lamban dalam bergerak, politisi sibuk pasang gaya dan aksi dalam penenganan bencana, cipil Society kita dengan keterbatasan kemampuannya memberikan apa yang mereka punya kepada pengungsi yang membutuhkannya, rumah, makanan, dan kelengkapan lain. Ketika KPK dicekik wewenang dan kiprahnya oleh pemerintah dan politisi, maka civil society kita bergerak memberi dukungannya agar KPK tetap menjalankan fungsi luhurnya untuk membersihkan Indonesia dari lumpur korupsi yang akan menenggelamkan bangsa ini. Itulah sedikit gambar tentang kondisi Civil Society kita yang terus memberi harap bagi kecemerlangan masa depan Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar